PESANTREN DAN PENDIDIKAN SOSIAL KEAGAMAAN

A. Sekilas Profil Pesantren
1. Pengertian Pesantren
Kalau bicara pesantren, kita akan segera mengetahui bahwa dialah salah satu model pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pesantren berasal dari kata “santri” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal santri. Atau juga kata sant dan tra yang berasal dari bahasa sansekerta, sant (manusia baik) dan tra (suka menolong), maka pesantren berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.
Sedangkan Nurcholis Madjid berprinsip pada dua dasar asal-usul kata santri. Pertama, berasal dari bahasa sansekerta. Kata santri berarti “melek huruf”. Kedua, berasal dari bahasa Jawa cantrik, berarti “seseorang yang mengikuti gurunya menetap”. Biasanya santri ini mencari kyai yang mempunyai concernt keilmuan tertentu. Term pertama mengilustrasikan kekuasaan politik Islam di Demak, dimana santri adalah orang berpengetahuan agama, yang berpijak pada literatur kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Term kedua mengedepankan aspek keahlian agama. Sedangkan menurut Ensiklopedi Islam bahwa pesantren itu berasal dari bahasa Tamil yang artinya guru mengaji atau dari bahasa India “Shastri“ dan kata “Shastra” yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau ilmu tentang pengetahuan.
Sedangkan secara terminologis menurut Mastuhu adalah suatu lembaga pendidikan tradisional Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Sedangkan menurut Nurcholis Madjid pesantren adalah lembaga yang mewujudkan proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Lebih luas lagi M. Arifin mendefinisikan pesantren sebagai sebuah pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) di mana menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.

2. Tujuan Pesantren
Tujuan pendidikan pesantren menurut Zamakhsyari Dhofier adalah: “tujuan pendidikan tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, dan menyiapkan para murid untuk hidup sederhana dan bersih hati.” Nurcholis Madjid, menulis tentang tujuan pesantren : membentuk manusia yang memiliki keteladanan tinggi bahwa ajaran agama weltansschung yang menyeluruh. Hal ini diciptakan sebagai basic keberagamaan, dan sarana mengembangkan misi Islam, sebuah responsi kontek kekinian bidang agama dan kemasyarakatan.
Sementara, Mastuhu mengemukakan tujuan pesantren, yaitu menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim (beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat). Pernyataan di atas, mungkin dimaksudkan agar santri termotivasi penuh kemandirian dan terampil (memiliki keahlian). Pada dasarnya, tujuan pesantren belum terstruktur dan termaktub dalam garis-garis besar program kerja pesantren yang rinci, lengkap dan konsisten. Pada umumnya tujuan ini tergantung pada dua hal: pertama, bentuk atau plat-form pesantren, kedua, terkait concernt pengajaran pesantren, kepemimpinan kyai, visi dan orientasinya.

3. Potensi Positif yang Dimiliki Pesantren
Institusi pesantren memiliki beberapa potensi yang bisa digali, jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka, lembaga ini bisa menjadi rahmat bagi masyarakat sekitarnya. Ada beberapa potensi positif yang dimiliki pesantren pada umumnya, yaitu:
1. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan kyai sebagai pemimpin yang kharismatik dan para santrinya yang berakhlak baik, mereka berpotensi sebagai agen penggerak pemberdayaan masyarakat desa. Namun, kharisma seorang kyai bila sangat diandalkan bagi perkembangan sebuah lembaga, maka pada suatu saat akan berbalik menjadi potensi yang sangat negatif.
2. Potensi Sumber Daya Alam (SDA), yaitu lahan luas yang dimiliki oleh pesantren, dapat dimanfaatkan oleh para pengelola pesantren untuk mengembangan pertanian. SDA ini juga penting sebagai lahan percontohan bagi masyarakat sekitar yang ingin belajar di pesantren.
3. Potensi Teknologi yang dimiliki pesantren sebagai tempat untuk berkembangnya dan mengaplikasikan teknologi serta meyebarluaskannya ke masyarakat sekitar.
4. Potensi Kelembagaan. Keberadaan pesantren yang menyebar di hampir setiap desa di Indonesia, sangat berpotensi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan.
5. Potensi Jaringan Antar Pondok Pesantren, dengan mengembangkan silaturrahmi dan ukhuwah islamiyyah. Potensi ini bisa dijadikan sebagai dasar membangun suatu jaringan informasi dan jaringan pemasaran di antara lembaga-lembaga itu sendiri.

4. Pesantren Sebagai Institusi Pendidikan
Pada dasarnya, fungsi utama pesantren adalah sebagai lembaga yang bertujuan mencetak muslim agar memiliki dan menguasai ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi al din) secara mendalam serta menghayati dan mengamalkannya secara ikhlas semata-mata ditujukan untuk pengabdiannya kepada Allah SWT di dalam hidup dan kehidupannya. Dengan kata lain, tujuan pesantren adalah mencetak ulama’ yang mengamalkan ilmunya serta menyebarkan dan mengajarkan ilmu-ilmunya itu kepada orang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, di pesantren diajarkan al Qur’an, tafsir dan ilmu tafsir, hadits dan ilmu hadits, fiqh dan ushul fiqh, nahwu, shorf, dll. Di samping materi ini, pada beberapa pesantren tertentu materi pembelajaran ditambah juga dengan ilmu-ilmu umum sebagaimana yang diajarkan pada sekolah-sekolah umum. Dengan demikian, pesantren mengfungsikan dirinya sebagai lembaga yang menghasilkan keluaran sebagaimana yang menjadi cita-cita utamanya melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran.
Pola pendidikan tradisional yang dikembangkan pesantren meliputi beberapa aspek kehidupan. Pertama, pemberian pengajaran dengan struktur, metode dan literatur tradisional. Pemberian pengajaran tradisional ini berupa pemberian pengajaran dengan sistem halaqah (lingkaran) dalam bentuk metode sorogan atau bandongan dan lainnya. Ciri utama dari pengajaran tradisional ini adalah cara pembelajarannya yang menekankan pada penangkapan harfiyah atas suatu teks (kitab) tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah menyelesaikan pembacaan kitab untuk kemudian melanjutkan dengan membaca kitab lain. Kedua, pemeliharaan tata nilai tertentu yang menekankan pada fungsi pengutamaan beribadah sebagai bentuk pengabdian dan memuliakan guru sebagai jalan untuk memperoleh ilmu agama yang hakiki. Selain menggunakan sistem seperti itu, terdapat juga di kalangan pesantren yang menggunakan sistem madrasah atau sekolah, yakni pola pembelajaran yang dilakukan secara klasikal dalam bentuk formal, di samping pola pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran asli milik pesantren. Kedua sistem tersebut pada suatu pesantren terkadang dipergunakan secara terpisah dan adakalanya yang memodifikasinya secara integral (terpadu) yaitu menggabungkan sistem madrasah dengan sistem pengajian klasik.

5. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat
Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan telah lama dilaksanakan oleh institusi ini. Namun, sejalan dengan perkembangannya, maka peran lembaga ini pun meluas. Tidak hanya bergerak di bidang pendidikan agama saja, tetapi juga dalam bidang pemberdayaan masyarakat, terutama perekonomian dan sosial budaya. Karena keberadaan pesantren biasanya berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembentukan watak masyarakat di daerah tersebut. Pesantren harus memiliki kepedulian dengan masyarakat sekitarnya serta memiliki visi bagi pemberdayaan masyarakatnya, baik di bidang spiritual maupun perekonomiannya. Bila mampu, bidang-bidang lain seperti kesehatan, penyebaran teknologi dan sebagainya juga bisa ditangani. Ini adalah fungsi lain yang tidak kalah pentingnya dan juga harus dimiliki oleh lembaga lain.
Adapun kerangka pengembangan masyarakat antara lain:
1. Kerangka Teologis
Abdurrahman Wahid mengemukakan bahwa minimal ada dua komponen dalam pengembangan masyarakat, yaitu watak kehidupan dan penggunaan kekuasaan. Islam sebagai ajaran yang bersifat universal setidaknya memuat tiga prinsip utama yang terkait dengan prinsip sosial kemasyarakatan. Prinsip-prinsip itu adalah kesamaan (musawah), keadilan (‘adalah), dan musyawarah (syura). Segala kegiatan pesantren sebagai upaya pemberdayaan masyarakat harus bersendikan dan berdasar pada tiga prinsip di atas. Tentang penggunaan kekuasaan menjadi suatu yang penting dalam pemberdayaan masyarakat, karena hal ini menyangkut keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
Islam sebenarnya merupakan agama hukum. Semua individu mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Dominasi masyarakat dalam mayarakat Islam cenderung sangat kuat sehingga hak individu cenderung dibatasi. Realita yang demikian jelas bertentangan dengan norma-norma Islam. Maka sangat diperlukan suasana yang kondusif, sehingga individu dalam masyarakat dapat diciptakan sebagai pribadi yang mempunyai hak kebebsan penuh berdasar pada prinsip dloruriyyat al khomsah (hak dasar yang lima). Yaitu, jaminan dasar atas keselamatan keyakinan, keselamatan fisik, kesucian keluarga, harta milik, dan profesi.
Oleh karena itu, pengembangan masyarakat dan pemberdayaannya pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya kolektif untuk mencari keseimbangan antara kesejahteraan individu dan masyarakat yaitu kesejahteraan kolektif yang tidak mengalahkan hak-hak masyarakat sebagaimana dalam masyarakat kapitalis murni. Upaya-upaya ini pada hakekatnya merupakan konseptualisasi dan aktualisasi dari konsep baldatun thoyyibatun warobbun ghofur.
Dalam surat al Baqarah ayat 177 menunjukkan bahwa al Qur’an telah memisahkan dua porsi keimanan umat Islam yaitu rukun iman dan rukun Islam. Keyakinan individu yang sangat pribadi terefleksi dalam rukun iman sedang dimensi sosialnya tercantum dalam rukun Islam. Pada dimensi individu, ukuran keimanan sangat pribadi dan merupakan urusan individu dengan tuhannya. Sedangkan dalam dimensi sosial, rukun Islam adalah syahadat (kesaksian) yang semestinya sangat pribadi yaitu iman kepada Allah, tetapi bernuansa sosial karena pengucapannya sering harus dilakukan di muka umum, dibutuhkan persaksian dan sumpah. Demikian pula dengan sholat, puasa, zakat dan haji. Masing-masing dari rukun Islam ini, jelas-jelas memuat persoalan sosial kemasyarakatan, bukan hanya persoalan ibadah vertikal (mahdloh) saja tetapi juga ibadah horizontal (mu’amalah) dengan masyarakat.
Sebagai agama yang menekankan kepedulian sosial, Islam menegaskan bahwa misi dari setiap ritus Islam adalah akuntabilitas sosial. tanpa implikasi sosial, semua ritus Islam yang dilakukan dipandang sebagai kesia-siaan belaka. Fazlurrahman menegaskan, tanpa keinginan dan aksi untuk menyejahterakan dan memberdayakan orang-orang yang miskin dan hidup dalam kepapaan, sholat sekalipun akan berubah menjadi semacam perbuatan yang munafik. Bahkan, sampai pada kesimpulan, bahwa sikap tidak peduli terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan dan upaya pemberdayaan ini mencerminkan puncak kepicikan dan kesempitan akal, sekaligus kelemahan paling mendasar yang bersemayam dalam diri manusia. Implikasi sosial inilah yang menjadi sumber kesadaran akan pentingnya sikap peduli terhadap lingkungan sosial. sikap peduli terhadap lingkungan sosial inilah yang akan melahirkan gerakan pengembangan masyarakat.
Menurut Syafi’i Ma’arif, kerangka teologis pengembangan masyarakat ini lebih tepat disebut sebagai tauhid sosial. Tauhid sosial ini dimaksudkan adalah dimensi praksis dari resiko keimanan kepada Allah Yang Esa, sebagai suatu doktrin yang sudah ada sejak periode sangat dini yang dideklarasikan oleh al Qur’an. Lebih lanjut, relevansi antara tauhid dan pengembangan masyarakat disebut teologi pemberdayaan masyarakat. Maka pengembangan masyarakat dilihat dari sudut pandang teologis adalah upaya menyusun kerangka dasar teoritik yang menjembatani dua rukun tersebut yaitu iman dan Islam. Muslim Abdurrahman, aktivis P3M malah menegaskan bahwa kerangka kerja yang digunakan oleh P3M adalah kerangka teologi pembebasan.
2. Kerangka Strategis
Pemberdayaan masyarakat sangat penting sebab masyarakat Indonesia dewasa ini sedang mangalami masa transisi dari masyarakat feodal/agraris menuju masyarakat modern. Dalam hal ini, maka pesantren sebagai lembaga yang potensial hendaknya melakukan perubahan dalam subsistem-subsistem dari sistem masyarakat sendiri. Perubahan subsistem ini tentunya dilakukan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Apalagi multi krisis baru saja menimpa Indonesia, maka peran optimal dari berbagai institusi yang ada dalam masyarakat sangat urgen.
Upaya pemberdayaan masyarakat dalam kerangka strategis memakai pendekatan sosiokultural, artinya lebih menfokuskan pada perubahan prilaku kultur tanpa mengubah bentuknya. Maka secara umum, tantangan umat Islam saat ini adalah bagaimana mengisi Indonesia dan sistim politik ekonominya dengan wawasan Islam yang secara kultural bisa mengubah wawasan orang banyak.
Pendekatan sosiokultural adalah mengembangkan kerangka kemasyarakatan yang mempergunakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan kelembagaan yang lahir dari strategi ini, bukanlah isntitusi-institusi Islam yangt eksklusif, melainkan institusi biasa yang bisa diterima oleh semua pihak. Artinya, kelembagaan yang dikembangkan Islam sebenarnya sama dengan kelembagaan yang dikembangkan oleh pihak-pihak lain. Sebagai alternatif dari institusi politik, strategi ini berupaya membangun sebuah komunitas masyarakat yang berkeadaban, menjunjung tinggi hukum, bebas dari segala bentuk intimidasi, kerangka kenegaraan yang demokratis, pembagian kekayaan negara yang adil, dan lain-lain. Tujuan yang demikian ini tidak dapat dicapai dengan kendaraan politik tetapi dengan kampanye kultural untuk membuat masyarakat sadar tentang kemampuan yang ada pada mereka untuk menentukan nasib dan masa depannya.
Pendekatan sosiokultural menyangkut kemampuan kaum muslimin untuk memahami masalah-masalah dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bukan untuk memaksakan agendanya sendiri. Kecenderungan formalisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan islamisasi dalam manifestasi politik sangat tidak menguntungkan, karena akan berdampak pada kekeringan dan kegersangan nilai-nilai ajaran agama. Agama seakan kurang bermakna, berdaya guna bagi kehidupan masyarakat.
Sedangkan pada abad XXI persepsi agamawan tentang bernegara mengelami pergeseran sesuai dengan perubahan zaman bahkan lokus perjuangan agama sekarang bukan lagi terfokus pada state (kekuasaan) tetapi lokus perjuangan adalah civil society atau level society, yakni pemberdayaan dan penyadaran masyarakat. Sehingga agamawan sekarang tidak mencurahkan kerja kerasnya pada perjuangan politik praktis, tetapi akan berubah arah pada pemberdayaan masyarakat, penyadaran masyarakat bawah, sesuai dengan doktrin mengutamakan kesejahteraan pada kaum muslim.
Maka pesantren dengan ulama’nya sebagai figur sentralnya juga mengalami perubahan. Perubahan cara pandang dan persepsi ulama’ dalam bernegara sudah barang tentu berimpliaksi pada perubahan cakrawala dunia pesantren. Pesantren sebagai lembaga yang berada dalam bingkai kewenangan dan otoritas kiai, atau bahkan sangat tergantung pada kiai secara otomatis juga mengalami perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Apa yang dilakukan oleh pesantren di Indonesia pada tahun 1970-an sampai 1980-an tidak bisa lepas dari wacana pembangunan yang berlangsung saat itu, bahkan sampai sekarang. Di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) pada umumnya, baru melaksanakan pembangunan sejak dasawarsa 1960-an. Sejak itu sampai dasawarsa 1990-an telah diterapkan berbagai model strategi pembangunan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ismail SM, di antara model-model tersebut ada yang dikategorisasikan berdasarkan variabel utama yang menjadi fokus pembangunan, seperti people centered development (pembangunan yang berpusat pada manusia) yang dibedakan production centered development (pembangunan yang berpusat pada produksi). Ada pula yang diketegorisasikan berdasarkan pendekatan ekonomi, seperti model pembangunan dengan trickle down theory (teori merembes ke bawah) dan pembangunan dengan basic needs approach (pendekatan kebutuhan pokok). Sementara itu ada yang dikategorisasikan berdasarkan proses dan/tujuan pembangunan, seperti model-model self management (pengelolaan diri), self organization (pengorganisasian sendiri), self sufficiency (pemenuhan kebutuhan dasar atas kemampuan sendiri), self reliance (kemandirian), self help (menolong diri sendiri), dan sustainability (kemampuan mempertahankan kelangsungan pembangunan). Dari model-model ini dikenal istilah development from within (pembangunan dari dalam). Selain itu ada juga model-model pembangunan yang dikategorisasikan berdasarkan perkembangan wacana tentang pembangunan, sehingga dapat diketahui tahapan atau periodesasi seperti yang dikemukakan oleh Melkote, yaitu: tahap pertama (dasawarsa 1960-an), diterapkan model strategi pembangunan yang didasarkan pada paradigma pertumbuhan, suatu paradigma yang dominan sampai sekarang walaupun memiliki kekurangan dan keterbatasan. Tahap kedua (dasawarsa 1970-an), diterapkan model strategi pembangunan alternatif yang didasarkan pada paradigma pemerataan. Dan tahap ketiga (dasawarsa 1980-an) diterapkan model strategi pembangunan lain yang didasarkan pada paradigma partisipatori.
Adapun perbandingan-perbandingan elemen-elemen esensial dari paradigma-paradigma tadi dapat digambarkan sebagai berikut:

Paradigma Pertumbuhan
(Dasawarsa 1960-an) Paradigma Pemerataan
(Dasawarsa 1970-an) Paradigma Partisipatori
(Dasawarsa 1980-an)
1. Pertumbuhan Ekonomi 1. Pemerataan Informasi Dan Program Pembangunan 1. Pemerataan Informasi Dan Program Pembangunan
2. Teknologi Padat Modal 2.Kemandirian/Keswadayaan 2.Kemandirian/Keswadayaan
3. Perencanaan Terpusat 3. Partisipasi Sebagai Alat 3. Partisipasi Sebagai Tujuan
4.Pembangunan Berorientasi Masyarakat 4.Pembangunan Berpusat Masyarakat

Sementara di kalangan ahli sosiologi, ada hal menarik yang ternyata menjadi bahan kajian sampai sekarang. Adalah Max Weber, seorang tokoh yang amat terkenal dengan Etika Protestannya menjelaskan, bahwa dinamika manusia dibentuk dari nilai-nilai agama yang dianutnya, sehingga melahirkan pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain ada hubungan antara nilai agama dan ekonomi. Selanjutnya teorinya lagi menjelaskan, bahwa etika protestan melahirkan semangat kerja yang tinggi di Eropa dan kemudian melahirkan sikap hidup yang kapitalistik. Bahkan dia juga menjelaskan Etika Protestan menjadi sebuah nilai yang bersifat universal, yang dapat berada di luar agama Kristen, misalnya menjelma menjadi nilai-nilai budaya agama Tokugawa (di Jepang) dan juga Islam. Namun, dalam memandang Islam, Weber mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai etika yang seperti Protestan. Islam cenderung mengajarkan Hedonisme, baik terhadap harta, kekayaan, wanita dan kekuasaan. Dari sini dapat dilihat bahwa Weber menjadikan agama sebagai spirit kemajuan atau spirit pembangunan dalam mencapai kesejahteraan hidup. Kesejahteraan itu punya hubungan yang cukup erat dengan nilai-nilai religius.

B. Pendidikan Sosial Keagamaan
1. Pengertian Pendidikan Sosial Keagamaan
Ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para tokoh pendidikan maupun sosial. Dari para tokoh tersebut, penulis mengemukakannya beberapa, antara lain:
a. Menurut Prof. Dr. H. Jalaluddin:
Pendidikan sosial ialah usaha untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar mereka dapat berperan serasi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

b. Sedangkan Abdullah Nasih Ulwan berpendapat:
Pendidkan sosial ialah mendidik anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan prilaku sosial yang utama, dasar-dasar kejiwaan yang mulai dan bersumber pada aqidah islamiyyah yang kekal dan kesadaran iman yang mendalam agar di tengah-tengah masyarakat nanti ia mampu bergaul dan berperilaku sosial yang baik, memiliki keseimbangan akal yang matang dan tindakan yang bijaksana.

c. Santoso S. Hamidjoyo sebagaimana yang dikutip Soelaiman Yoesoef menjelaskan:
Pendidikan sosial didefinisikan sebagai suatu proses yang diusahakan dengan sengaja di dalam masyarakat untuk mendidik atau membina, membimbing dan membangun individu dalam lingkungan sosial dan alamnya supaya bebas dan bertanggung jawab menjadi pendorong ke arah perubahan dan kemajuan.

d. M. Ngalim Purwanto juga menjelaskan:
Pendidikan sosial ialah pengaruh yang disengaja yang datang dari pendidik-pendidik itu sendiri, dan pengaruh itu berguna untuk: pertama, menjadikan anak itu anggota yang baik dalam lingkungannya. Kedua, mengajar anak itu supaya dengan sabar berbuat sosial dalam masyarakat.

e. Sementara Abdurrahman An Nahlawi berpendapat:
Pendidikan sosial ialah pendidikan yang dijalankan atas dasar perasaan-perasaan sosial agar anak tumbuh berkembang dalam suatu masyarakat yang padu dengan mengutamakan yang lain, jauh dari sifat egoisme, selalu menolong orang lain demi kebenaran dan kebaikan, membuat orang lain gembira dan menyingkirkan berbagai kesusahan.

Dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan sosial ialah usaha mempengaruhi yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan sistematis agar individu dapat membiasakan diri dalam mengembangkan dan mengamalkan sikap-sikap dan prilaku sosial dengan baik dan mulia dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara.
Dengan demikian, inti dari pendidikan sosial kegamaan ialah bagaimana mendidik dan membentuk menusia yang mengetahui dan menginsyafi tugas serta kewajibannya terhadap berbagai golongan masyarakat dan membiasakannya berperilaku sosial yang baik sebagai anggota masyarakat dan sebgai warga negara. Pendidikan sosial keagamaan ini dilaksanakan dengan menjadikan ajaran-ajaran agama Islam sebagai dasar dan landasan kegiatannya.

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Sosial Keagamaan
1. Dasar Pendidikan Sosial Keagamaan
Setiap usaha, kegiatan dan tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan tempat berpijak yang baik dan kuat. Dari pengertian di atas, pendidikan sosial keagamaan bertujuan agar individu mampu mengimplementasikan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan nilai-nilai agama Islam.
Dalam Islam, kesadaran menghayati dan melakukan hak dan kewajiban bagi para pemeluknya, baik dalam sikap, perilaku, perkataan, perbuatan maupun pemikiran merupakan bentuk disiplin sosial. Dengan demikian dasar pendidikan sosial keagamaan adalah:
a. Al Qur’an
Al Qur’an adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan lafald-lafald berbahasa Arab yang dinukil secara mutawatir, termasuk ibadah bagi orang yang membacanya, diawali dengan surat al Fatihah dan diakhiri dengan surat an Nas.
Al Qur’an yang merupakan sumber utama dan pertama bagi ajaran Islam, pada dasarnya mengajar semua manusia agar mau menghambakan dan mengabdikan dirinya kepada Allah SWT dengan akidah dan syariatnya dan berakhlak mulia baik bagi Allah maupun dalam pergaulan hidup dengan sesama manusia dan makhluk lain. Pendidikan, karena termasuk dalam usaha atau tindakan untuk membentuk kepribadian manusia, termasuk ke dalam ruang lingkup mu’amalah. Pendidikan sangat penting karena ikut menentukan corak dan bentuk amal dan kehidupan manusia, baik pribadi maupun masyarakat.
Kedudukan al Qur’an sebagai sumber pokok pendidikan sosial keagamaan dapat dilihat dari firman Allah, antara lain:
ان هذا القران يهدى للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا
Artinya: “Sesungguhnya al Qur’an memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal sholeh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” (QS. Al-Isra:9)

Firmannya lagi dalam surat al Maidah:
ولا يجر منكم شنئان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علي البر والتقوى ولاتعاونوا علي الا ثم والعدون واتقوا الله ان الله شديد العقاب
Artinya:” Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjid al haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.”(QS Al Maidah: 2)

Ayat di atas menunjukkan bahwa al Qur’an merupakan petunjuk yang mengandung kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi, termasuk petunjuk dalam hal pendidikan sosial keagamaan yang digambarkan dalam bentuk tolong-menolong.
b. As Sunnah
Mayoritas dari hukum-hukum al Qur’an ini bersifat global, tidak terinci atau terbatas pada penjelasan dasar-dasar umum dan kaedah-kaedah yang menyeluruh, karena al Qur’an al Karim merupakan undang-undang abadi bagi umat manusia tidak disimpangkan, diganti, dilompati dan tidak pula tercecer ketika diterapkan. Al Qur’an senantiasa relevan untuk masa-masa keislaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, al Qur’an memerlukan penjelasan dan sangat butuh kepada sunnah nabi Muhammad ketimbang kebutuhan sunnah terhadap al Qur’an.
Dalam bidang pendidikan menurut Abdurrahman an Nahlawi as Sunnah mempunyai faedah yang sangat besar, yaitu:
1. Menjelaskan sistem pendidikan Islam yang terdapat dalam al Qur’an dan menerangkan hal-hal kecil yang tidak terdapat di dalamnya.
2. Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah bersama para sahabatnya, perlakuannya terhadap anak-anak dan penanaman keimanan ke dalam jiwa yang dilakukannya.
Adapun dasar yang kokoh tentang as Sunnah menjadi sumber pendidikan adalah firman Allah dalam surat an Nisa’ ayat 59:
يأيها الذين أمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنا زعتم فى شيئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون باالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا
Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,maka kembalilah ia kepada Allah (al Qur’an) dan rasulnya (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. an Nisa’: 59)

Hal ini juga terdapat dalam sabda Rasulullah:
تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعد هما كتاب الله وسنتى

Artinya: “Telah aku tinggalkan untuk kamu sekalian dua perkara, dan kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang atau berpedoman kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunahku.”(HR al Hakim)

Dari berbagai keterangan di atas, maka di dalam melaksanakan pendidikan sosial keagamaan harus berpedoman pada al Qur’an dan as Sunnah. Dari kedua sumber utama tersebut, manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan dengan akalnya (ijtihad) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Dengan demikian, hasil dari ijtihad tersebut tidak bertentangan dengan kedua sumber pokok tersebut.

2. Tujuan Pendidikan Sosial Keagamaan
Tujuan ialah sesauatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Suatu tujuan yang hendak dicapai pendidikan pada hakekatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan. Nilai-nilai itu mempengaruhi dan mewarnai pola kepribadian manusia, sehingga menggejala dalam prilaku lahiriahnya.
Adapun mengenai tujuan pendidikan sosial dapat dilihat pada pendapat para pakar berikut ini:
1. Menurut Jalaluddin:
Tujuan pendidikan sosial ialah membentuk manusia yang memiliki kesadaran akan kewajiban, hak dan tanggungjawab sosial serta sikap toleran, agar keharmonisan antar sesama manusia dapat berjalan dengan harmonis. Dan kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, maka tujuan pendidikan diarahkan pada pembentukan manusia sosial yang memiliki sifat taqwa sebagai dasar dan sikap prilaku.

2. Ibnu Qoyyim al Jauziyyah, sebagaimana dikutip oleh Hasan bin Ali al Hijazy, berpendapat:
Pendidikan sosial bertujuan membangun hubungan yang kuat antara individu sebuah masyarakat yang menerapkan sebuah ikatan yang terbangun di atas kecintaan sebagai realisasi ikatan persaudaraan.

3. Abdullah Nasih Ulwan berpendapat:
Tujuan pendidikan sosial ialah agar manusia terbiasa menjalankan prilaku sosial yang utama, dasar-dasar kejiwaan yang mulia dan bersumber pada akidah islamiyyah yang kekal dan kesadaran iman yang mendalam agar di tengah-tengah masyarakat nanti ia mampu bergaul dan perperilaku sosial dengan baik, memilki keseimbangan akal yang matang dan tindakan yang bijaksana.

Dengan demikian dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan sosial keagamaan bertujuan membentuk individu yang menyadari dan menginsyafi serta melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam berbagai golongan dalam masyarakat di manapun ia berada dan mewujudkannya dengan berperilaku sosial yang baik, etis dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

3. Metode Pendidikan Sosial Keagamaan
Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Greek “meta” yang berarti melalui dan “hodos” yang berarti jalan. Sedangkan dalam pengertian yang umum metode diartikan “cara mengerjakan sesuatu”. Dalam proses pendidikan, metode mempunyai peranan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.
Dalam pelaksanaan pendidikan sosial, ada beberapa metode yang dapat diterapkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soelaiman Yoesoef :
a. Metode Kerja, yaitu metode yang digunakan pada pelaksana pendidikan sosial. Metode kerja ini meliputi:
1. Metode Penyelesaian Masalah (problem solving method), yaitu mendidik dengan cara memecahkan masalah. Metode ini digunakan agar anak didik berfikir kritis, dinamis, berani, dan bertanggungjawab dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan yang ada dalam lingkungan masyarakat.
2. Metode Memberi Kesenangan (surprise method), mendidik dengan cara memberikan janji berupa kesenangan (hadiah) bila ia mau melakukan perbuatan yang terpuji. Metode ini digunakan agar anak didik terbiasa melakukan perbuatan yang baik menghindari perbuatan yang tercela baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain.
3. Metode Belajar Mengamalkan Dan Membiasakan (learning by doing), yaitu mendidik dengan membiasakan diri mengamalkan atau berbuat. Dengan metode ini, anak dididik untuk membiasakan diri melakukan perbuatan yang terpuji dan meninggalkan perbuatan yang tercela.
4. Metode Belajar Menyampaikan (learning by teaching), yaitu memberikan pendidikan dengan menyampaikan pelajaran dan memberikan nasihat yang baik kepada anak didik.
5. Metode Proyek (projects method), yaitu cara mendidik dengan cara mengorganisir materi pendidikan sedemikian rupa sehingga merupakan suatu keseluruhan atau kesatuan utuh yang bermakna dan mengandung suatu solusi suatu pokok permasalahan.
6. Metode Demonstrasi (demonstration method), yaitu mendidik dengan cara menunjukkan bagaimana cara-cara suatu pekerjaan agar anak didik mengalami dan berbuat menurut apa yang harus dipelajari sehingga dapat memberikan pengertian yang lebih konkret dan mendalam.
b. Metode Latihan, metode ini digunakan sebagai latihan para petugas dalam latihan pendidikan sosial sehubungan dengan tugasnya kelak. Metode ini meliputi:
1. Metode Ceramah, yaitu mendidik dengan cara menerangkan dan menuturkan secara lisan terhadap peserta didik.
2. Metode Diskusi, yaitu menambah pengetahuan anak didik dengan cara mereka dihadapkan pada suatu masalah atau memecahkan suatu persoalan secara bersama-sama.
3. Metode Kerja Kelompok (group work), yaitu mendidik dengan cara membagi anak didik menjadi beberapa kelompok untuk memecahkan masalah atau untuk mengerjakan tugas atau pelajaran bersama-sama.
4. Metode Bermain Peran (role playing method), yaitu menekankan kenyataan di mana anak didik diikutsertakan dalam memainkan peranan dalam mendemonstrasikan masalah-masalah sosial sehingga peserta didik terdorong minatnya dan mampu untuk melaksanakan kegiatan yang akan diadakan.
5. Sosiodrama, yaitu cara mendramatisasikan cara tingkah laku di dalam hubungan sosial. Dalam metode ini, individu bermain peran untuk menekankan kenyataan di mana individu diikutsertakan untuk memainkan peranan di dalam mendramatisasikan masalah-masalah hubungan sosial.
6. Psikodrama, yaitu suatu bentuk metode mendidik dengan cara bermain peran yang khusus mengenai peranan-peranan dan persoalan-persolan psikologis yang bergerak agar anak didik dapat menghayati dan merasakan sesuatu secara bersama-sama sehingga dapat menimbulkan minat dan sikap secara bersama-sama.
7. Metode Curah Pendapat (Braim storming method), yaitu metode dengan menekankan anak didik untuk saling mencurahkan pendapatnya terhadap suatu masalah, kemudian dari pendapat-pendapat itu disimpulkan menjadi sebuah pedapat baru.
8. Metode Konferensi, yaitu mendidik dengan cara peserta didik duduk saling berhadapan untuk mendiskusikan suatu masalah.
9. Metode Symposium, yaitu mendidik dengan cara mengundang dua orang pembicara atau lebih untuk menyajikan program yang sudah ditulis untuk membahas masalah yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Setelah menyampaikan pembahasannya, peserta didik memberikan sanggahan untuk meyoroti prasaran-prasaran pembicara dan ia mempunyai kesempatann untuk menjawab sanggahan tersebut.
10. Metode keteladanan (basic method), yaitu mendidik dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya untuk menarik perhatian anak didik supaya mencontohnya.
Dengan menggunakan metode-metode yang telah diuraikan di atas inilah, para pendidik diharapkan dapat menerapkannya pada pelaksanaan proses pendidikan sosial keagamaan dalam melaksanakan tugas kewajiban edukatifnya. Tujuan pendidikan sosial keagaman akan tercapai apabila metode-metode tersebut dapat diamalkan dengan sungguh-sungguh dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pendidikan sosial keagamaan.

4. Evaluasi Pendidikan Sosial Keagamaan
Dalam pengertian bahasa, evaluasi berasal dari bahas Inggris “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur tertentu untuk memperoleh kesimpulan. Dalam pendidikan, evaluasi dilakukan untuk menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pengajaran.
Dalam pendidikan, evaluasi dapat dilaksanakan dengan mencakup empat ruang lingkup, yaitu evaluasi masukan (in put), evaluasi proses, evaluasi produk (out put), dan evaluasi konteks.
Dengan evaluasi tersebut, para pendidik dapat mengukur sejauh mana tujuan dan hasil yang dicapai dalam pendidikan sosial keagamaan. Evaluasi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mengetahui kualitas atau keberhasilan anak didik setelah mendapatkan materi-materi pendidikan sosial masing-masing lingkungan pendidikan sosial itu sendiri.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s